 |
| Dok//mediasuarakita.com |
SEMARANG – Pemerintah Kabupaten Pati menunjukkan komitmen tinggi dalam transparansi tata kelola keuangan dengan menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited Tahun Anggaran 2025 secara tepat waktu. Penyerahan dokumen penting ini berlangsung di Auditorium BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah pada Senin (30/3).
Plt Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra, hadir secara langsung untuk menyerahkan laporan tersebut. Langkah ini merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah dalam melaporkan penggunaan anggaran publik secara periodik kepada lembaga pemeriksa negara.
Prosesi penyerahan LKPD ini dilakukan secara kolektif dan serentak bersama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah serta pemerintah kabupaten/kota lainnya di wilayah Jateng. Kehadiran para pimpinan daerah ini menandakan sinergi yang kuat dalam mewujudkan akuntabilitas di Jawa Tengah.
Dalam acara tersebut, Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menyerahkan dokumen LKPD secara simbolis mewakili pemerintah provinsi. Dokumen tersebut diterima langsung oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, Luthfi H. Rahmatullah.
Acara yang berlangsung khidmat ini tidak hanya dihadiri oleh para kepala daerah, tetapi juga jajaran teknis yang berperan vital dalam penyusunan laporan. Tampak hadir para Sekretaris Daerah, Inspektur, serta Kepala BPKAD dari seluruh wilayah Jawa Tengah untuk mengawal proses administrasi ini.
Plt Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra, menegaskan bahwa penyampaian laporan ini adalah kewajiban konstitusional. Hal ini merujuk pada amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perbendaharaan Negara yang mewajibkan laporan keuangan diserahkan maksimal tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.
Menurut Chandra, ketepatan waktu dalam pelaporan bukan sekadar pemenuhan aspek administratif semata. Lebih dari itu, hal ini merupakan bentuk disiplin dalam mengelola amanah rakyat agar setiap rupiah yang dikeluarkan dapat dipertanggungjawabkan dengan jelas.
Menanggapi kepatuhan tersebut, Kepala BPK Perwakilan Jateng, Luthfi H. Rahmatullah, memberikan apresiasi yang tinggi kepada seluruh kepala daerah. Beliau mengakui bahwa menyusun laporan keuangan yang komprehensif dalam waktu singkat bukanlah perkara mudah.
"Dibutuhkan komitmen, kerja keras, dan kerja sama dari seluruh jajaran di pemerintah daerah. Kami sangat mengapresiasi dedikasi Bapak dan Ibu sekalian yang mampu menyelesaikan laporan ini tepat pada waktunya," ujar Luthfi dalam sambutannya.
Setelah penerimaan dokumen ini, BPK akan segera menerjunkan tim untuk melaksanakan pemeriksaan lapangan. Tujuannya adalah memastikan apakah penyajian laporan keuangan tersebut sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dalam semua aspek materialnya.
Kepala BPK juga berharap agar komunikasi antara tim pemeriksa dan pemerintah daerah tetap terjalin harmonis selama proses audit berlangsung. Transparansi data sangat diperlukan agar pemeriksaan dapat berjalan lancar tanpa hambatan teknis yang berarti.
Sebagai penutup, Luthfi mengingatkan bahwa opini wajar yang dikejar bukanlah tujuan akhir. Esensi sesungguhnya dari laporan keuangan yang baik adalah mencerminkan kualitas pelayanan publik serta integritas pemerintah dalam mengelola keuangan rakyat secara akuntabel.
(Red).
