 |
| Dok//mediasuarakita.com |
Semarang – Kodam IV/Diponegoro mempertegas komitmennya dalam mewujudkan tata kelola aset negara yang transparan, profesional, dan akuntabel. Komitmen tersebut disampaikan langsung oleh Pangdam IV/Diponegoro, Mayjen TNI Achiruddin, S.E., M.Han., saat menyambut kedatangan Tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI di Ruang Bina Yudha Makodam IV/Diponegoro, Senin (21/9/2026).
Kegiatan Entry Meeting ini digelar dalam rangka Pemeriksaan Kinerja Terinci atas Efektivitas Pengelolaan Rumah Negara guna Mendukung Tingkat Hunian Anggota. Audit terinci tersebut mencakup evaluasi tata kelola fasilitas hunian untuk periode Tahun 2023 hingga Semester I Tahun 2026 di lingkungan Unit Organisasi (UO) TNI AD dan instansi terkait.
Dalam pidato pembukanya, Pangdam IV/Diponegoro menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat datang kepada seluruh jajaran Tim BPK RI. Beliau menilai bahwa kehadiran tim audit merupakan langkah strategis untuk memastikan tata kelola aset negara berjalan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku.
"Selaku Panglima Kodam IV/Diponegoro, saya mengucapkan selamat datang kepada Tim BPK RI. Kami menyambut baik pelaksanaan pemeriksaan ini sebagai bagian penting dari upaya mewujudkan tata kelola keuangan dan aset negara yang transparan, akuntabel, serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan," ujar Pangdam.
Menurut Mayjen TNI Achiruddin, audit kinerja ini menjadi momentum berharga untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan fasilitas rumah dinas di jajaran Kodam IV/Diponegoro. Langkah evaluatif ini krusial agar seluruh aset hunian dapat tercatat dan terdistribusi dengan rapi.
Pengelolaan rumah dinas yang tepat sasaran diyakini mampu meningkatkan kesejahteraan para prajurit beserta keluarganya. Lebih dari itu, ketersediaan hunian yang layak dan terkelola dengan baik turut mendukung kesiapan operasional seluruh satuan di bawah naungan Kodam IV/Diponegoro.
Demi menjamin kelancaran seluruh proses audit, Pangdam menginstruksikan seluruh jajaran unit kerja, pejabat terkait, hingga penanggung jawab dokumen untuk bersikap profesional. Seluruh pihak diminta kooperatif, responsif, dan terbuka dalam memberikan data yang diperlukan tim pemeriksa.
Pangdam juga menyatakan kesiapan jajarannya untuk segera menindaklanjuti setiap rekomendasi maupun catatan perbaikan yang diberikan BPK RI. Langkah ini diambil demi menyempurnakan kualitas akuntabilitas dan efektivitas pengelolaan rumah dinas di masa mendatang.
Acara Entry Meeting tersebut turut dihadiri pejabat utama BPK RI seperti Athur Saragi, Lambang Prabowo, Mukhrizal Nasution, dan Arief Praseno beserta tim. Dari pihak Kodam IV/Diponegoro, hadir Kasdam, Irdam, Kapoksahli, Danrem 073/Makutarama, Danrem 074/Warastratama, para Asisten, Kabalak, hingga para Dandenzibang jajaran.
(Red).
