 |
| Dok//mediasuarakita.com |
PATI – Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kabupaten Pati mengonfirmasi tidak dilibatkan dalam proses perencanaan pembangunan trotoar di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman, Kabupaten Pati.
Pernyataan tersebut disampaikan Plt. Sekretaris DPUTR Pati, Widyotomo, seusai mendampingi Komisi C DPRD Pati melakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap proyek tersebut pada Selasa (7/10/2026).
Widyotomo menjelaskan, pembangunan trotoar yang menelan anggaran sekitar Rp14 miliar ini merupakan proyek yang dikelola langsung oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Oleh sebab itu, DPUTR Pati tidak terlibat mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan pekerjaan.
“DPUTR tidak dilibatkan. Kami pun tidak mengetahui secara rinci detail perencanaan proyek ini,” ujar Widyotomo saat ditemui setelah kegiatan sidak berlangsung.
Lebih lanjut ia menyampaikan, kehadiran pihaknya dalam kegiatan tersebut hanya berperan sebagai jembatan untuk menampung keluhan masyarakat serta masukan yang disampaikan oleh DPRD Pati terkait kondisi pembangunan trotoar Jalan Sudirman.
Widyotomo menegaskan, seluruh masukan dan keluhan yang diterima akan disampaikan kepada pihak yang memiliki kewenangan penuh atas proyek tersebut. Hal ini mengingat pekerjaan ini sepenuhnya menggunakan anggaran pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum.
Sebelumnya, Komisi C DPRD Pati telah menyoroti sejumlah persoalan yang muncul dalam pelaksanaan pembangunan trotoar tersebut. Dewan meminta agar pekerjaan yang dibiayai anggaran negara ini benar-benar dilaksanakan sesuai dengan perencanaan serta spesifikasi teknis yang telah ditetapkan.
Melalui sidak ini, DPRD Pati berharap pihak pelaksana maupun instansi terkait dapat memberikan penjelasan yang transparan mengenai perencanaan, spesifikasi teknis, hingga pelaksanaan pembangunan trotoar yang berada di salah satu ruas jalan utama Kabupaten Pati ini.
Meski demikian, DPUTR Pati menegaskan tetap terbuka untuk menerima aspirasi dan keluhan masyarakat terkait proyek tersebut, meskipun secara kewenangan pengelolaannya berada di bawah tanggung jawab Kementerian Pekerjaan Umum.
(Red).
